Penggunaan media sebagai alat politik praktis kini jadi tren para elit.
Bukan hanya sekadar isu, ini terlihat dari media-media nasional yang banyak
dipegang oleh pemegang saham yang ternyata dari kaum elit birokrat itu, terutama
di media televisi. Hal ini pun menjadi pertanyaan bagaimana media tetap
mengedepankan indenpensinya terhadap masyarakat atau malah tercemari oleh
kepentingan pemilik media. Suryopratomo,
sebagai Direktur Utama Pemberitaan
Metro TV, menjawab krisis yang dialami media saat ini. Berikut kutipan
wawancara wartawan profesi, Asri Ismail dengan
beliau.
 |
| wawancara dengan Suryopratomo usai membawa materi di FE UI |
Menurut Anda, bagaimana indenpendensi
media saat ini terhadap pemberitaan?
Fungsi media itu melakukan kontrol dan koreksi. Yang dikontrol itu apa? Sesuatu
yang berjalan tidak pada tatanan. Kita melihat berdasarkan fakta atau kita
belajar dari yang berhasil dan tidak berhasil. Dari yang berhasil kita angkat
semangatnya untuk menginspirasi banyak
orang, dari hal-hal yang kurang baik
kita koreksi untuk jadi lebih baik. Itulah sesungguhnya peran dari
media. Media itu tinggal menjalankan
sesuatu yang dia lihat ditambah pengetahuan yang ia miliki. Wartawan harus
bekerja tak hanya pada pikiran tapi juga hati ini yang harus diseimbangkan.
Bagaimana misalnya, jika isi
berita tidak diterima oleh pihak pemilik perusahaan?
Perusahaan juga tidak bisa serta merta menolak berita tanpa pertimbangan
yang matang. Karena sekali lagi proses pemberitaan itu bukan kerja satu orang, kerja
di media itu kerja tim dari mulai perencanaan dan peliputan di lapangan
kemudian mengirim berita itu adalah proses yang panjang. Tidak ada persoalan
yang tidak pernah dijawab. Di media itu dialog menjadi kunci. Demokrasi dalam media menjawab mana berita
yang perlu diangkat dan tak perlu diangkat.
Kalau ternyata pemberitaan yang
diangkat sarat akan politik, bagaimana?
Kepentingan politik dalam media pasti ada. Tapi kalau dia menggunakan
politik dengan cara yang praktis, itu tidak. Politik yang dilakukan media
adalah politik demi kepentingan masyarakat besar yakni politik negara. Jadi
media itu bukan milik kelompok melainkan milik masyarakat. Jadi yang ingin bertahan, dia harus mementingkan kepentingan masyarakat.
Lalu
bagaimana pandangan Anda, ketika media itu dipegang oleh para politikus yang tak
dipungkiri punya kepentingan?
Itu hal yang wajar, tapi kembali lagi, media punya proses panjang dalam hal
memuat berita atau hal-hal yang disiarkan, seringan apapun itu.
Benarkah dalam pemberitaan
media, frame berita telah dibentuk dan diantar ke lapangan hingga fakta yang
hadir sesuai yang diinginkan media?
Media itu proses, dia tidak berangkat dari asumsi. Karena ketika di
lapangan asumsi tidak berlaku lagi. Fakta yang akan melawan asumsi yang ada,
ketika itu bertolakbelakang. Nah, saat berita disiarkan tinggal masyarakat yang
menilai, tergantung taraf intelektual yang mereka miliki. Juga ini dilihat dari
wartawan yang mampu menganalisis. Itulah fungsinya, wartawan harus paham benar
kejadian dan punya pengetahuan yang jauh lebih tinggi. Apalagi informasi yang
ia terima yakni pesan yang akan disampaikan ke masyarakat.
Lalu, bagaimana berita yang
telah diatur alurnya?
Tidak, berita itu layaknya penelitian. Dia punya hipotesis yang patut kita
teliti kebenarannya. Hipotesis itu apa? Yakni inspirasi gerakan. Nah, untuk menentukan hipotesis itu benar atau salah, dimana? Jelas di
penelitian.
Dalam lingkup mahasiswa, pers
kampus kadang mengalami proses seperti ini, menurut Anda solusi yang tepat itu
apa?
Yah makanya, kembali lagi itulah fungsinya dialog. Harus dibicarakan karena
segala sesuatu tidak pernah luput dari solusi. Sekali lagi fungsi dari media
pers kampus bukan menberitakan sesuatu benar atau salah atau mencari siapa
benar dan salah. Melainkan melatih bagaimana pers mahasiswa itu mengatasi
persoalan dan menemukan jawaban dari hak veto. Ketika itu bisa, pers mahasiswa bisa berdiri sesuai
garis yang mereka miliki. Tak harus terintervensi oleh kepentingan apapun.(*)
0 Comments