Setiap menjelang pemilihan kepala daerah baik pemilihan
gubernur, walikota maupun bupati. Tentu sudah tidak lazim lagi jika setiap saat
kita menyaksikan sejumlah baliho, spanduk, poster ataupun hal yang berkaitan
dengan itu, banyak terpampang disetiap ruas jalan raya. Perang photo yang kita
saksikan tersebut menjadi hal lumrah dalam panggung politik. Bak artis yang sedang
“naik daun”, photo para calon kandidat itu selalu saja hadir menghegemoni setiap
sudut-sudut ruang sterategis masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan tontonan.
Tak kalah hebatnya, sebagai pemanis daya tarik, sejumlah
janji-janji mereka tawarkan jika ia terpilih. Mulai kesehatan gratis,
pemberantasan pengangguran hingga pendidikan gratis dijadikan sebagai alat
ampuh untuk mendapatkan dukungan penuh. Beragam cara yang dilakukan para calon
pemimpin agar pesan politik yang dikemasnya tersampaikan dan berterima di hati
masyarakat. Semuanya tentu bertujuan agar kelak masyarakat memilih para calon
kepala daerah itu dalam pesta demokrasi nantinya
Dari sekian banyak janji yang mereka tebar, hampir
setiap calon para pemimpin dalam kampanyenya,
memasukkan pendidikan gratis dalam visi-misinya sebagai poin prioritas. Hal
ini mengindikasikan bahwa pendidikan masih saja menjadi lahan empuk para
politisi untuk meraup suara banyak. Dan Instansi pendidikan seperti sekolah dan
perguruan tinggilah yang dijadikan sebagai lahan kampanyenya. Maka, tak salah
jika disekitar area sekolah atau kampus banyak poster-poster calon pemimpin
yang bertebaran.
Kini, pendidikan gratis adalah jargon paling jitu
digunakan para kandidat untuk menarik
perhatian masyarakat. Apalagi, saat ini setiap jenjang pendidikan yang akan
ditempuh selalu berbanding lurus dengan biaya yang akan digunakan. Maka, bukan
tidak mungkin jika hal itu yang menjadi salah alasan para pemegang suara untuk
mengorbankan suaranya demi kontestan pemilu yang dimaksud.
Dinamikan demokrasi seperti inilah yang terjadi di
seluruh pelosok Indonesia. Tak terkecuali Sulawesi-Selatan. Menjelang pesta
demokrasi yang akan berlangsung di sejumlah daerah hingga pemilihan gubernur.
Tak bisa dipungkiri, banyak ditemukan janji-janji politik yang bernuansa kenikmatan. Dan pastinya, pendidikan
gratis selalu menjadi tawaran ” dahsyat” untuk dipromosikan.
Terkadang Tak Sesuai Janji
Betul kata pepatah, politik itu seperti panggung
drama yang penuh kepura-puraan. Sumpah janji yang diteriakkan oleh para
kandidat saat berkampanye dan mengantarkannya pada posisi nomor satu, dalam hal
ini penerapan pendidikan gratis. Ternyata, tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Sedikit mengingat kembali, bahwa program pendidikan gratis ini bukan sesuatu
yang baru. Telah banyak kepala daerah yang menjadikan program ini sebagai
tujuan utama. Namun, realitas yang ada ternyata masih dinilai belum maksimal.
Begitupun, kiranya yang terjadi di Makassar dan
daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi-Selatan. Beberapa daerah yang sudah
mencanamkan program ini, seperti Kabupaten Bone, Palopo, Sinjai, Gowa dan
lainnya ternyata banyak menemui kendala.
Bukti ketidak berhasilan konsep pendidikan gratis
ini, banyaknya anak-anak yang mesti putus sekolah karena tidak sanggup membayar
uang sekolahnya. Belum lagi, jumlah anak jalanan yang masih berusia dini tapi
sudah berjuang melawan kerasnya hidup. Ataukah, siswa yang tidak bisa belajar
karena gedung sekolahnya roboh, sehingga harus menunggu pemerintah dalam rentang
waktu yang lama untuk memperbaikinya.
Saya pikir pemerintah tidak buta, mungkin saja
setiap hari menyaksikan sejumlah anak-anak berjualan dipinggir-pinggir jalan
untuk menafkahi dirinya. Tak perduli, entah itu siang yang panas atau malam
yang menggigil, hal terpenting baginya adalah mereka bisa makan. Di Sulawesi-Selatan,
hal semacam ini bukan lagi tontonan yang aneh. Hampir disudut-sudut keramain
selalu ada dijumpai. Hanya saja, tampaknya pemerintah masih enggan untuk
memerhatikan kehidupan mereka.
Potret lain, beberapa bulan lalu sejumlah stasiun
televisi menyuguhkan kisah yang sejalan dengan apa yang diceritakan sebelumnya.
Kisah ini terjadi di sebuah daerah di Jawa. Disana, kita melihat sejumlah siswa
mempertaruhkan nyawanya karena menggunakan jembatan penyebrangan yang hampir
roboh menuju sekolahnya.
Kasus diatas hanyalah bagian terkecil dari sejumlah
indikasi gagalnya pelaksanaan pendidikan
gratis yang ada di Indonesia. Namun, berlandas dengan realita tersebut, saya
menilai realisasi pendidikan gratis masih sebatas angan-angan. Pelaksanaan
dilapangan hanya menyentuh instansi-instansi pendidikan tertentu. Tidak ada
pemerataan disegala lini. Pembayaran SPP, pembayaran uang bangunan, hingga
pembelian buku masih saja menjadi tanggungjawab beberapa orang tua, Ironis!.
Kesalahan
Persepsi
Permasalahan sebenarnya terjadi karena terkadang kepala daerah menganggap pendidikan gratis
tersebut hanya sampai pada pembebasan terhadap pembayaran SPP dan pengadaan
buku paket. Padahal, biaya sekolah bukan hanya pada kedua elemen tersebut, lebih dari itu, uang transportasi dan uang
makan di sekolah serta biaya lainnya seharusnya ditutupi juga.Pendidikan gratis
itu berarti segala hal yang berkaitan dengan sekolah, semuanya gratis. Tanpa
harus merepotkan orang tua untuk terlibat dalam pembiyaan. Seperti itulah
idealnya pendidikan gratis.
Hanya saja, ketika pemerintah dituntut oleh masyarakat
mengenai janji pendidikan gratis yang merata. Para pimpinan selalu saja
beralasan adanya keterbatasan anggaran.
Lantas bagaimana dengan janjinya saat berkampanye,
sebelum mereka terpilih? Bukankah dalam undang-undang
RI Nomor 10 Tahun 2008 pada pasal 76 dan seterusnya yang mengatur tentang
kampanye dijelaskan bahwa kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip
bertanggung jawab. Artinya, segala perkataan yang dilontarkan saat kampanye
harus dibuktikan.
Semoga, pemimpin nantinya, terkhusus Sulsel
benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh.Problem pendidikan yang saat ini
menjadi masalah besar dikalangan masyarakat dengan biaya pendidikan yang mahal
dengan segala macamnya yang kontradiktif , betul-betul bisa diatasi. Dan
tentunya, program pendidikan gratis ini berjalan maksimal, sesuai porsi yang dibutuhkan. ***
0 Comments